Tantangan dan Peluang Legal Technology dan Financial Technology dalam Era Industri 4.0

Tantangan dan Peluang Legal Technology dan Financial Technology dalam Era Industri 4.0 – Saya takjub membaca keterangan profesi Dr. Maskun, S.H., LL.M. sebagai dosen Telematika di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Zaman saya kuliah di Unhas dulu, tahun 90-an, istilah TELEMATIKA adanya hanya di jurusan Teknik Elektro.

Saya masih ingat Laboratorium Telematika adalah salah satu laboratorium yang harus kami masuki sebagai rangkaian dari kuliah di Fakultas Teknik Jurusan Elektro. Sekarang, istilah itu sudah ada juga di Fakultas Hukum.

Dunia memang sudah sangat berubah. Benar adanya yang dikatakan oleh Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H, “Hikmah covid mempercepat kemajuan teknologi di bidang peradilan. Siapkah ahli hukum, juga polisi, menghadapi semua itu?”

Tentunya kita semua sepakat. Mau tak mau, kita harus siap menghadapi perubahan. Siapa menyangka di zaman kini bermunculan profesi-profesi yang dulunya tidak terpikirkan, seperti pengajar Telematika di Fakultas Hukum.

Irma Devita, S.H., M.Kn (founder Irma Devita Learning Center) mengemukakan jenis-jenis profesi baru yang timbul seiring era disrupsi terkait bidang hukum, seperti legal knowledge engineer, legal technologist, legal process analyst, legal hybrid, legal project manager, legal data scientist, legal management consultant, dan legal risk manager.

"Sekarang transaksi borderless (tanpa batas). Interaksi bukan hanya fisik, melainkan cybersic, physical system internet of things, serta network. Konsepnya sekarang bukan lagi owning of economic melainkan sharing of economic. Contoh adanya GoJek menjadi contoh yang sering disebut, yang mana orang yang tak memiliki “armada taksi” bisa menjadi pengusaha taksi online," ujar Kak Irma.

Mana pernah zaman dulu terpikirkan hal tersebut?

Lantas, bagaimana dengan notaris dan ahli hukum lainnya? Apa yang bisa digarisbawahi mengenai perubahan era industri 4,0 terkait legal dan finance? Nah, insight terkait hal-hal tersebut saya dapatkan dalam webinar bertajuk Inovasi di Bidang Legal Technology dan Financial Technology Sebagai Sebuah Tantangan dan Peluang.

Event daring yang diselenggarakan oleh IDLC (Irma Devita Learning Center) bekerja sama dengan AMPUH UNHAS (Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Universitas Hasanuddin) dan Fakultas Hukum Unhas ini berlangsung via Zoom Cloud Meeting.

 

Peluang Besar dalam Bidang Legal Technology

 

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H (Dewan Pembina AMPUH dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dalam keynote speech-nya memaparkan mengenai peluang besar dalam bidang legal tech di Indonesia.

Peluangnya masih sangat besar karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar – yaitu 271,1 juta jiwa. Juga mengingat pengguna internet mencapai 175,4 juta orang sementara smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit. Hal yang menarik sekaligus menantang untuk “direbut” peluangnya. Mengapa?

Karena Indonesia belum memiliki pemain dalam bidang legal technology. Berbeda dengan Singapore yang sudah punya 6 pemain dalam bidang legal technology padahal jumlah penduduknya jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk Indonesia.

Perlindungan Data Pribadi

 

Dr. Maskun, S.H, LL.M (Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) menggarisbawahi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi penting karena menyangkut tentang semua komponen yang bisa dipotret.

Hal ini menjadi penting mengingat case bobolnya data pengguna Bukalapak, Bhinneka, Tokopedia tempo hari menggambarkan betapa telanjangnya data pribadi kita di Indonesia.

“Kita tidak secure saat ini, dalam konteks ada kerawanan informasi yang muncul. Kita berharap RUU PDP bisa disahkan tahun ini, paling tidak ada langkah maju yang dilakukan oleh Indonesia,” ucap Pak Maskun, mengingat 132 negara telah memiliki UU PDP.

Sebuah tantangan besar, mengingat data merupakan aset yang harus dijaga dengan baik oleh suatu perusahaan/lembaga. Hilangnya data akan mengakibatkan direct financial losses hingga non material yang akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Buntutnya, bisa menyebabkan tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

 

Motivasi Bagi Ahli Hukum Zaman Sekarang dan Nanti

 

Irma Devita, S.H., M.Kn memaparkan bahwa dunia notaris dan PPAT terus-menerus mengalami gempuran teknologi. Sebagai garda terdepan untuk menyatakan otensitas sebuah perbuatan hukum, ahli hukum mendapatkan tantangan dari disrupsi dalam bidang hukum.

Bagaimana tidak, telah terjadi digitalisasi seluruh produk hukum dan pendaftaran produk notaris /PPAT pada instansi terkait. Juga diberlakukan berbagai otomatisasi kontrak (digital contract), digital signature, digital documents, dan lain-lain.

Sungguh menjadi tantangan ketika notaris, PPAT, dan lawyer pada zaman kini menduduki posisi “silent occupation” karena harus bersaing dengan artificial intellegence.

Dalam dunia PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sudah ada dasar hukum digitalisasi PPAT, seperti:

• Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik.
• Permen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.
• Permen ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenag /KBPN No. 3.
• Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
• Permen ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik.

“Masuk ke kantor Pertanahan, sudah mulai ada namanya ‘surat pertanggungan elektronik’. Yang terakhir – baru minggu lalu, sudah ada Permen Agraria yang mengharuskan adanya sertifikat secara elektronik. Nah, dengan adanya surat pertanggungan elektronik saja kita sudah pusing, terus adanya pengecekan MJMP secara elektronik, ada pembukuan dan pemetaan tanah secara massal dengan target PTSL sampai dengan tujuh juta bidang tanah – itu tujuannya adalah semuanya nanti terbit menjadi sertifikat elektronik,” dengan runut dan lugas Kak Irma menjelaskan mengenai kenyataan yang dihadapi para PPAT saat ini.

Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah kenyataan yang harus dihadapi sekarang. Inilah kesempatan generasi milenial dan generasi Z untuk mempelajari dan mengantisipasi perkembangan  ke depannya. Dunia sudah berubah. Telah terjadi perombakan besar besaran dalam pekerjaan notaris/PPAT.

Ahli hukum ke depannya tidak hanya wajib ahli dalam bidang hukum teori dan praktik melainkan juga harus terampil menggunakan segala perangkat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehari hari mengikuti perkembangan zaman.

Duithape: Menjawab Tantangan Cashless Tanpa Gawai, Bebas Korupsi dan Akuntabel

 

Dalam situasi bencana, di saat HP tak bisa dipergunakan dan penyintas butuh bantuan, minimal orang masih punya wajah yang bisa dikenali.

Perkembangan financial technology sekarang semakin pesat. Melakukan transaksi secara borderless kini dimungkinkan. Teman saya ada yang membelikan theme untuk website kliennya kepada penyedia tema di luar negeri. Dengan seketika tema diperoleh dan bisa dipasang di website sang klien.

Namun bagaimana ketika dalam situasi bencana dan kartu keluarga ataupun KTP tidak bisa diperoleh karena tertimbun rumah yang rubuh? Apakah solusi nontunai sudah menjangkau sampai ke sana? Bagaimana melakukan pembayaran masal ketika tunai dan fisik tak dimungkinkan? Adakah solusinya?

Rupanya solusi untuk keadaan demikian sudah ada.

DUITHAPE adalah solusi epayment for unbank yang berfokus pada lapisan masyarakat bawah yang pada kenyataannya masih banyak yang belum memiliki HP. Sara Dhewanto, S.E., M.B.A (Founder & Managing Director Duithape) menjadi nara sumber ketiga, menjelaskan dengan gamblang mengenai Duithape.

“Sistem digital bisa menjadi alat penegakan hukum. Semakin analog semakin untraceable, semakin digital semakin traceable,” Sara selanjutnya menceritakan bagaimana kasus korupsi besar yang mudah dilakukan dan tidak langsung terlacak karena masih menggunakan sistem analog.

Kelebihan Duithape:

• Terbukti. Sudah mendistribusikan bantuan ke lapisan terbawah hingga ke pelosok
• Tepat sasaran. Verifikasi biometric SetorMuka dan tepat guna, sesuai kebutuhan masyarakat
• Bebas korupsi. Mampu mencegah penyelewengan dan fully traceable (mudah pelacakannya).
• Mendukung financial inclusion. (1) Tanpa smartphone, tanpa kartu , untuk siapapun. (2) Cashless, pembayaran instan. (3) Memberdayakan UMKM, menggerakan roda ekonomi.
• Reliability. Mudah digunakan, mulai usia 5 – 80 tahun bisa menggunakan, termasuk difabel bisa memanfaatkannya. Juga bisa digunakan di daerah terpencil.
• Akuntabel dan data lengkap. Jelas siapa dapat apa, berapa, kapan, di mana. Live detailed data, untuk data driven policy.
• Siap pakai. Tanpa biaya investasi.

DUITHAPE menggunakan evoucher setor muka. Duithape merupakan fintech untuk penyaluran distribusi bantuan sosial yang sudah mendaftarkan patennya di Kemenkumham tahun 2019. Tanpa kartu, tanpa smartphone, tanpa bank, penerima manfaat bisa berbelanja di gerai/warung yang terkoneksi dengan sistem Duithape hanya dengan SETOR (scanning) WAJAH dan pin.

Video testimoni agen Duithape

Pengalaman fintech yang menjadi 1st place global winner pada APEC Global Innovation in Science & Technology 2019 menunjukkan terjadinya multiplier effect dengan terjadinya perputaran roda ekonomi dari warung mikro, ke distributor kecil, ke distributor besar, ke produser besar, value adding impact transaksi dana donasi hingga lima kali.

Win-win solution! Dengan Duithape, bukan hanya Duithape yang mendapatkan keuntungan namun juga semua pihak yang terlibat – pemerintah/lembaga pemberi bantuan, penerima manfaat, dan agen/warung.

 

Cyber Security: Ruang Lingkup dan Apa yang Harus Kita Waspadai

 

Evandri G. Pantouw, S.H (CEO Indexalaw), nara sumber terakhir makin membuka wawasan saya. Berbicara mengenai perkembangan yang terjadi sekarang, yang mana data menjadi hal yang sangat penting. Dalam dunia digital, semua serba software, masuk ke revolusi industri 4,0 semua menggunakan software dan mendigitalisasi banyak hal.

Era internet of things yang mana internet masuk ke segala sendi kehidupan memungkinkan makanan dipesan lewat internet, smart watch bisa punya manfaat selain sebagai pewaktu. Perangkat smart home memungkinkan kita mengatur on-off lampu yang terkoneksi ke wifi.

Data disebut-sebut sebagai “the new oil” saking berharganya sampai bisa diperjualbelikan oleh pihak penyedia aplikasi kepada pihak ketiga. Semua data masuk ke cloud, suatu server yang sayangnya tak dibuatkan aturan agar para provider memiliki cloud di Indonesia.

Di dunia digital, banyak hal dijual sebagai service (layanan), semisal berlangganan koran digital harus subscribe, mendengarkan musik dan nonton film pun harus berlangganan. Masuk ke mana-mana harus/serba subscribe. Ciber security menjadi sangat penting karena tanpa keamanan dalam dunia digital, semua yang sudah dibangun semua punya kerentanan.

Mawas diri menjaga informasi pribadi yang dibagikan dalam dunia digital adalah pesan penting yang disampaikan oleh Mas Evandri. Untuk diketahui, percakapan pribadi di Whatsapp misalnya bisa dibaca sebagai data yang disampaikan oleh algoritma Facebook Ketika kita menggunakan kedua platform tersebut.

Seperti halnya ketika membuka website melalui browser, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dalam berselancar, iklan terkait itulah yang akan terbuka ketika kita membuka sebuah website. Dicontohkan, iklan porno terbuka bukan karena pemilik website yang memasangnya, melainkan terkait kebiasaan pengguna dalam menggunakan internet.

So, pilihan ada di tangan kita sebagai user.

 

Ruang Lingkup Ciber Security

 

Sekarang, mari kita tengok apa yang menjadi ruang lingkup ciber security. Ruang lingkupnya adalah melindungi sistem, jaringan, dan program dari jangkauan pihak yang ingin:

1. Mengakses informasi.
2. Membuat sistem tidak dapat diakses sebagaimana mestinya.
3. Mengubah informasi tertentu.
4. Menghancurkan informasi.
5. Mendapatkan kekayaan.
6. Melakukan serangan yang bersifat mengganggu stabilitas suatu negara.

Ada 16 cara masuknya cyber crime yang disebutkan oleh Mas Evandri, yaitu hacker, bug, error, spam, storage, phishing, personal, breaking, secure, folder, virus, trojan, cloud, DDOS, bruteforce, dan login. Sayangnya, UU ITE kita belum bisa menjadi solusi beberapa dari 16 cara tersebut.

 

Electronic Signature vs Digital Signature

 

Hal lain yang ditekankan Mas Evandri adalah perbedaan electronic signature dan digital signature. Yang banyak orang lakukan dengan mengedit tanda tangan menggunakan aplikasi semisal Paint lalu memindahkan image ke dokumen, itu namanya electronic signature (tanda tangan elektronik).

Electronic signature tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak diakui dalam UU ITE pasal 4 karena bukan digital signature. Cara ini rentan pula disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab karena dengan mudah bisa dipindahkan.

Nah, cara mengatasi penyalahgunaan electronic signature adalah dengan menggunakan digital signature. Tanda tangan digital memanfaatkan public key infrastructure. Public key infrastructure ini merupakan infrastruktur yang berisi beberapa penyelenggara yang melakukan pemeriksaan.

Ketika kita ingin membuat tanda tangan digital sebelum itu kita rekam. Kita masuk dulu ke registration authority untuk mencatatkan diri kita. Di sana diautentifikasi bahwa benar tanda tangan akan terkoneksi dengan akun kita, yang mana akun sudah dicek kebenarannya, KTP sudah dicek apakah memang terdaftar di Dinas Dukcapil.

Juga diadakan pengecekan biometri menggunakan AI, benar-benar dicek apakah pemilik akun really existed or not. Setelah registrasi, diperoleh kode, Ketika signing kita masuk ke suatu tingkat authority berupa lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepada kita yang nantinya akan kita gunakan.

Bagaimana business process dari digital signature?

Pertama-tama pemilik dokumen memasukkan data/dokumen ke dalam aplikasi. Di dalam aplikasi dimasukkan hash code, dibuatkan mekanisme enkripsi bersifat private yang di-embed-kan ke dalam dokumen. Ketika sudah di-digital sign-kan, dokumen tidak bisa diubah-ubah lagi karena jika diubah lagi data dalam dokumen maka hash code-nya akan berubah. Tidak bisa diambil/dimanipulasi seenaknya oleh pihak lain.

Nah, dokumen yang sudah melalui proses digital signature yang sampai kepada pihak penerima, si penerima harus mengecek hash code-nya apakah sama dengan hash code yang ada pada pihak pembuat. Jika berubah. Itu  berarti telah terjadi usaha mengubah dokumen. Jika hash code-nya cocok dengan private key berarti tidak terjadi perubahan.

 

Menjaga Kebersihan Cyber Pribadi

 

Hal terakhir yang ditekankan oleh Mas Evandri adalah pentingnya menjaga “kebersihan cyber” kita mengingat kita sudah berbagi banyak data dengan banyak aplikasi. Menurutnya, kita harus tahu persis perangkat yang dimiliki apa saja, terkoneksi ke mana saja, akun di dalamnya apa saja, siapa saja yang gunakan, dan yang menggunakan buka akses apa saja.

Selanjutnya, kita perlu melakukan konfigurasi dengan meng-update antivirus, update Window Defender, update operating system, update perangkatnya sendiri, pergunakan antivirus yang baik karena ada beberapa antivirus yang gratis tetapi menjadi virus itu sendiri, kontrol password … jangan sampai ditempel di layar, jangan senang show off, meletakkan nomor handphone secara terbuka, cek website apakah ada gemboknya atau tidak, cek website – jangan buka jika terlalu panjang.

💙💚💛

 

Well, begitu banyak insight yang saya peroleh dari webinar bertajuk Inovasi di Bidang Legal Technology dan Financial Technology Sebagai Sebuah Tantangan dan Peluang yang saya peroleh. Apa yang bisa saya serap sudah saya tuangkan semua di dalam tulisan ini. Semoga perkembangan legal tech di Indonesia menuju kepada hal yang lebih baik setelah ini.

Dari atas, ki - ka: MC, moderator, dan 4 nara sumber.

Bukan hanya transaksi yang bisa borderless atau tanpa batas wilayah sekarang. Pun urusan hukum juga bisa melampaui batasan yang dulu tak pernah terpikirkan namun kuncinya tetap ada pada diri kita. Di akhir acara, MC mengumumkan penggalangan donasi gempa Sulawesi Barat – satu hal kecil yang bisa dilakukan borderless pula di zaman sekarang. Detail donasinya sebagai berikut:

Donasi Gempa Sulawesi

BNI Tebet: 948460620, a/n Yayasan Nima Rafa

Contact Person

Gilang: +6281281676658, Dera: +62816106050

Makassar, 28 Januari 2021

Baca tulisan-tulisan lain terkait Kak Irma Devita di blog ini:

• Mutiara di Kedalaman Hikmah Sang Patriot
• Belajar dari Sroedji dan Rukmini
• Perempuan Pewarna Sejarah
• Menggali Sang Patriot, Bukan Sekadar Terpatri dalam Sejarah
• Berkah Ngeblog dalam Diskusi Sejarah Sang Patriot

Ikuti akun-akun media sosial Irma Devita Learning Center untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya:

• Instagram: @idlc.id
• Twitter: @idlc_id
• YouTube: @IDLC ID
• Line: @IDLC.ID
• Facebook: @idlc.id
• LinkedIn: @IDLC Irma Devita Learning Center
• Podcast: IDLC ID (ngopi hukum)
• WA: 087800099149

Share :