Analisis Kebijakan Berbasis Bukti: Pengalaman Birokrat Gorontalo

Birokrat, pengusaha, dan peneliti juga menjadi nara sumber pada seminar yang saya hadiri pada tanggal 5 Juli lalu di Hotel Melia. Seminar bertajuk Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) Tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarat Miskin ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk dari masyarakat umum seperti saya ini.

Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS – Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Gorontalo mempresentasikan materi berjudul Praktuk-Praktik Cerdas dalam Proses Pengambilan Kebijakan di Daerah (Pengalaman Provinsi Gorontalo).

Materi ini menarik bagi saya karena ibu saya berasal dari Gorontalo. Menyimak mengetahui sisi lain Gorontalo selain bahasa, budaya, dan makanannya adalah hal yang menarik bagi saya. Hal lain yang menarik dari materi ini adalah Ibu Winarni juga seorang akademisi. Seperti yang kita ketahui, akademisi yang menerapkan pengetahuannya sebagai birokrat biasanya menghasilkan perkembangan yang luar biasa.

Tak salah saya menduga karena pengalaman yang diceritakan Ibu Win memang luar biasa. Mulai mengabdi pada masa gubernur Fadel Muhammad pada tahun 2001, kebijakan berbasis bukti diterapkannya di provinsi yang dulu termasuk terbelakang di Indonesia. Gorontalo awalnya merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Utara dengan angka kemiskinan pada tahun 2000 sebesar 38% dengan jumlah penduduk sekira 800.000 jiwa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Ibu Win selaku Kepala Balitbangda dalam menyeleraskan pemikirannya sebagai doktor dengan birokrat tulen. Dukungan rektor Unhas pada waktu itu – Prof. Radi A. Gani kepada Bu Win sangat besar, memantapkan langkahnya menerima pinangan gubernur Gorontalo.

Awal bertugas, pembahasan anggaran sudah masuk. Ibu Win mulanya sempat bingung karena membawahi hanya 14 staf yang sama sekali tak ada yang memiliki latar belakang sebagai peneliti yang melaksanakan dua tupoksi: Litbang dan Lingkungan Hidup. Yang membesarkan hati Ibu Win adalah dukungan yang diperolehnya dari perguruan-perguruan tinggi di Gorontalo.

Bukan hal yang mudah bergerak dengan APBN dan APBD sebesar masing-masing 150 miliar rupiah dengan sumber daya alam berupa lahan jagung kering seluas 300.000 hektar dan lahan sawah hanya sekira 2000-an hektar. Tantangan lainnya adalah sulitnya berkomunikasi dengan sistem birokrasi yang amat kental dan budaya “tidur siang” di sana. Maka pilihan saat itu adalah menguatkan SDM. Direkrutlah orang-orang – baik yang berasal dari Gorontalo maupun yang bukan untuk berkomitmen membangun Gorontalo. Mereka diberikan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

Sumber: https://www.slideshare.net/KurniawanSaputra1/bupati-gorontalo-rb-summit

Salah satu inovasi di Gorontalo. Sumber: materi Ibu Win di https://bit.ly/2Nu4BZ4

Selain itu, mitra kerja internasional didekati. Bank dunia memberikan support dalam hal kebijakan berbasis bukti, yaitu dengan penyusunan public expenditure analysis. Dengan anggaran yang sedikit, Ibu Win menyadari Gorontalo harus fokus, tidak boleh merambah semuanya.

Lantas beberapa master plan disusun, seperti master plan pendidikan, master plan agropolitan[1] (kerja sama dengan IPB), master plan minapolitan[2] (kerja sama dengan UI, Unhas, dan IPB). Lalu fokus di situ. Dari posisi sebagai Kepala Balitbangda, kemudian menjadi Kepala Bappeda, tantangan menjalankan kebijakan berbasis bukti masih tak mudah, khususnya meyakinkan stake holder ketika itu. Ibu Win mengambil langkah memperkuat peran para bupati, penggerak LSM, mahasiswa, dan pengusaha. FGD-FGD sering diselenggarakan dengan meminta pendapat dari mereka.

“Kita mencoba dari hulu sampai hilir, bagaimana sebuah kebijakan akhirnya bisa diinternalisasikan di dalam kebijakan berbasis bukti,” Ibu Win memaparkan kerja-kerja yang dilakukannya sehingga terjadi perkembangan. Sekarang angka kemisikan 17%, sudah banyak berkurang.

Namun diakui oleh Ibu Win, kebijakan tidak harus semuanya berbasis bukti. Berbasis bukti layak diperjuangkan jika berdampak jangka panjang dan semua SKPD/OPD sudah memiliki Renstra (rencana dan strategi). Terkadang ada kebijakan yang harus segera diputuskan dan berkaitan langsung dengan masyarakat bisa saja dibuat tanpa berbasis bukti. Kekuatan komitmen pemimpin daerah dan kepala SKPD/OPD dalam memahami aturan penting untung dimiliki.

Foto: dari laman Facebook BaKTI

Beberapa inovasi yang dilakukan Pemda Provinsi Gorontalo contohnya adalah inovasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, dalam proses evaluasi, dalam proses pengawasan, kinerjas ASN, dan pelaksanaan koordinasi. Secara detail mengenai inovasi-inovasi tersebut bisa dilihat pada presentasi Bu Win dan juga bisa diunduh di link ini: https://bit.ly/2Nu4BZ4.

Menarik, ya. Semoga saja semua daerah makin terbuka untuk mengusahakan analisis kebijakan yang tepat dan berbasis bukti untuk hal yang berdampak panjang bagi kemaslahatan masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan kerja nyata, tentunya. Bukan sekadar janji. Selain itu, kesinambungan kebijakan sebelumnya yang telah berhasil dilakukan oleh pemimpin sebelumnya semoga tetap direalisasikan bukannya dimatikan.

Makassar, 26 Juli 2018

Bersambung

Baca juga tulisan-tulisan sebelumnya:

• Mengapa Perlu Analisis Kebijakan Berbasis Bukti
• Mengapa Profesi Analis Kebijakan Penting

---

[1] Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya (Wikipedia).

[2] Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (sumber: perpustakaan,bappenas.go.id).

Share :