Asa Sinergitas Transportasi dan Upaya Udara Bersih Menuju Kota Besar yang Nyaman

Asa Sinergitas Transportasi dan Upaya Udara Bersih Menuju Kota Besar yang Nyaman – “Ah ya … nasi goreng merah saja!” saya membatin. Selama bersiap untuk bertemu Mbak Hanifah Nila – blogger Surabaya yang sedang dalam penerbangan ke Makassar sore hari itu saya memikirkan akan membawa oleh-oleh apa buat Mbak Hani. Nasi goreng merah paling tepat karena merupakan salah satu makanan khas Makassar dan bisa buat makan malam mereka.

Cerita Tentang Bus Trans Makassar dari Orang Surabaya

 

Perkiraan pesawat Mbak Hani mendarat pukul 11.30 WITA pukul 3 November. Dalam pesan WA saya mengatakan akan datang sore hari. Ba’da ashar saya membonceng anak sulung, mencari kedai yang menjual nasi goreng merah. Agar Mbak Hani tak bertanya-tanya mengapa saya belum datang, saya berinisiatif mengirimkan pesana WA pukul 16.13, “Mbak Hani, saya masih di jalan 🙏🏻.”

WA saya tak dibalas olehnya. Saya mengirim pesan lagi pukul 16.24, mengabari perkiraan saya tiba di hotel tempatnya menginap sekira 10 menit kemudian. Lagi-lagi pesan saya tak berbalas. Sepertinya handphone Mbak Hani sedang lowbatt. “Mbak, saya sudah di lobi 🙏🏻,”kembali saya mengirim pesan pukul 16.34.

“Waduh Mbak, saya masih otw hotel. Mohon menunggu ya. Hujan lebat, terjebak macet. Mohon maaf. Masih di Pasar Segar,” seketika masuk balasan dari Mbak Hani. Saya memaklumi dan menunggu hingga setengah jam kemudian.

Seperti biasa bila bertemu teman blogger, kami langsung akrab padahal ini pertemuan pertama kami. Kami bertukar oleh-oleh. Lapis Surabaya dari Mbak Hani berpindah ke tangan saya dan dua kotak nasi goreng merah untuk Mbak Hani dan putranya juga berpindah tangan.

Mbak Hani bercerita perjalanannya menggunakan Bus Trans Makassar terkendala macet selama 2 jam. Saya bertanya bagaimana kenyamanannya. “Nyaman sih, Mbak. Harganya murah pula cuma 4.600 rupiah,” jawab Mbak Hani.

Diam-diam saya salut pada Mbak Hani. Risetnya mengenai transportasi umum di kota ini mantap. “Buat backpacker oke banget, Mbak. Maksudnya kalau udah download aplikasi Teman Bus, mau keliling Makassar tinggal cek aja busnya lewat mana aja. Jadi, jalan-jalan bisa menyesuaikan jalur bus,” ungkapnya lagi.

Di balik pertemuan blogger Bekasi, blogger Surabaya, 
dan blogger Makassar, ada peran transportasi massal
di situ. 😁

 

Makassar, Kota Metropolitan dalam Lingkaran Kemacetan  

 

Saya sendiri belum kesampaian menggunakan moda transportasi massal satu-satunya di Makassar ini. Sebenarnya ada keinginan untuk menjajal rute Mall Panakukkang – Kampus Teknik Unhas Gowa. Hanya saja belum terlaksana sebab harus menggunakan kendaraan dulu ke mall yang berjarak sekitar 3 kilometer dari rumah kami itu dan saya belum mencari waktu yang tepat melakukan perjalanan agar tehindar dari kemacetan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kota Makassar tahun 2022 sebanyak 1.432.189 jiwa. Secara terinci menurut jenis kelamin, masing-masing 713.362 jiwa laki-laki dan 718.827 jiwa perempuan. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke 2022 sebesar 0,60%. Dengan luas wilayah 175,77 km², kepadatan penduduk di Kota Makassar rata-rata adalah sebesar 8.148 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Makassar, yaitu 32.645 jiwa per km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Tamalanrea, yaitu 3.245 per km².

Dengan angka di atas, Makassar fix menjadi kota METROPOLITAN yang posisinya di Indonesia merupakan kota terbesar kelima setelah Jakarta, Bandung, Semarang, dan Medan. Sebagaimana yang kita ketahui, metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk di atas 500.000 jiwa..

Sudah tentu, kota metropolitan memiliki tingkat kompleksitas dan perkembangan yang tinggi karena keterkaitan fungsional tersebut dan karena merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di wilayah tertentu. Khusus Makassar, kota ini merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi “sumber cahaya” bagi para penuntut ilmu dan pencari nafkah di wilayah timur Indonesia.

Kemacetan dan polusi udara menjadi dua dari sekian banyak permasalahan signifikan di Makassar. Sebagai orang yang lahir dan besar di Makassar, saya merasakan sendiri perbedaan yang sangat besar terkait kemacetan dan polusi udara dari masa ke masa. Kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4 semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya penduduk, tentu saja hal ini berbanding lurus dengan polusi yang terjadi.

Jika saat kuliah tahun 1992-1997 dulu saya bisa mencapai kampus Unhas Tamalanrea yang berjarak ±10 km dari rumah dalam setengah jam dengan angkot maka tidak demikian saat ini. Perlu menyisihkan waktu sekitar 1 jam atau bahkan bisa 2 jam untuk itu karena adanya kemacetan dan lamanya antre angkot ke wilayah kampus saat ini.

Jumlah total kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 menurut data BPS pada tahun 2020, 2021, dan 2023 menunjukkan angka 905.074, 858.755, dan 69.569. Angka ini secara spesifik menginformasikan jumlah kendaraan umum bermotor yang terdaftar menurut jenis kendaraan (unit) selama tahun 2020–2022.

Seandainya semua kendaraan pada data tahun 2020 – 2022 itu masih  beroperasi maka di awal tahun 2023 ini ada sebanyak 1.833.398 buah kendaraan. Angka yang sudah lebih besar daripada jumlah penduduk Kota Makassar ini belum menunjukkan secara real berapa sebenarnya total jenderal seluruh kendaraan bermotor yang ada di kota ini karena kendaraan yang berusia tua masih banyak beroperasi. Belum lagi jika ditambah dengan data kendaraan umum bermotor yang terdaftar menurut jenis kendaraan dalam tahun 2023 ini … bayangkan seperti apa kepadatan kendaraan bermotor di kota ini? Seperti apa kemungkinan polusi yang ditimbulkan?

Di samping kendaraan milik pribadi yang memang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, terlihat sekali kendaraan ojek online semakin banyak di Kota Makassar. Keberadaannya mampu menggeser pete-pete (sebutan untuk angkot di Makassar) dan bentor (becak bermotor) yang semakin berkurang jumlahnya.

Keberadaan ojol pastinya ikut menambah kemacetan setiap harinya. Harapannya, pengoperasian Bus Trans Mamminasata bisa menjadi solusi kemacetan namun sayangnya, saat ini belum. Pengalaman Mbak Hani yang saya ceritakan di atas menjadi salah satu buktinya.

Trans Mamminasata adalah sistem bus raya terpadu yang mulai beroperasi di Makassar pada tanggal 14 November 2021. Moda transportasi ini dimanfaatkan melalui aplikasi TEMAN BUS merupakan implementasi program Buy the Service dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Harapan saya, ke depannya bus Trans Mamminasata bisa menjadi solusi transportasi umum yang sekaligus mengambili peran dalam kebersihan udara kota ini. Tentunya perlu becermin dari pengelolaan transportasi di Jakarta, sebagaimana Zoom meeting yang dilaksanakan KBR (Kantor Berita Radio) bekerja sama dengan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang saya ikuti pada tanggal 15 dan 16 November kemarin.

Sinergitas Sektor Transportasi dan Sektor Energi untuk Mewujudkan Kualitas Udara Bersih

 

Tanggal 15 dan 16 November lalu, saya mengikuti Media Briefing dan Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh KBR dan YLKI. Hadir sebagai narasumber:

• Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI).
• Citra Dyah Prastuti (Pemimpin Produksi KBR).
• Ahmad Safrudin (Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal/KPBB).
• Sigit Reliantoro (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK).
• Suralaya Irwan Edi Syahputra Lubis (General Manager PT. PLN Indonesia Power (IP) PGU).
• dr. Aris Nurzamzani, MKM (Pelaksana Tugas Kasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga mewakili Kepala Dinkes DKI Jakarta).
• Tiyana Brotoadi (Ketua Sub Kelompok Pengendalian Pencemaran Lingkungan mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta).
• Ferdinand Ginting (Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta).
• Kompol Edi Supriyanto (Kepala Seksi Tata Terbib Ditlantas Polda Metro Jaya).
• Dan sejumlah nara sumber dari berbagai sektor, termasuk influencer.

Nyata kita saksikan bahwa pengaruh banyaknya kendaraan bermotor, besarnya populasi dalam sebuah kota bukan hanya berpengarh pada kenyamanan di jalan raya, melainkan juga berpengaruh signifikan pada kualitas udara yang berikutnya berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

dr. Aris Nurzamzani, MKM (Pelaksana Tugas Kasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Jakarta) mengawali penjelasan mengenai teori Blum yang menyebutkan bahwa 80% determinan kesehatan terjadi di luar faskes (lingkungan, perilaku, dan genetika). Sementara pelayanan kesehatan hanya berkotribusi sebesar 20% saja. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak.

Dokter Aris memaparkan dampak polusi udara sebagai berikut: pneumonia, radang tenggorokan, memicu serangan asma dan PPOK (penyakit paru obstruktif kronis), dan iritasi pada mata. Sedangkan bahaya jangka panjangnya adalah: meningkatkan risiko penyakit jantung, asma, gangguan pertumbuhan, bayi lahir dengan berat badan rendah, gangguan pertumbuhan paru anak, dan menghasilkan anak yang rentan akan infeksi.

Selain itu, data Air Quality Indeks (AQI) menunjukkan kualitas udara Kota Jakarta sebagai yang terburuk di dunia, seiring dengan semakin berkabutnya langit Jakarta oleh asap. Data Dinkes DKI juga memperlihatkan bahwa jumlah penderita penyakit ISPA di Jakarta meningkat hingga 100 ribu orang.

Faktor transportasi disebut-sebut menjadi pemicu buruknya kualitas udara di Jakarta, mengingat masih tingginya mobilitas yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, upaya untuk mentransformasi kualitas udara di Kota Jakarta harus sinergis dan kolaboratif multi stake holders, dan harus ada intervensi oleh pemerintah pusat.

Dari pemaparan dan diskusi selama dua hari itu, saya mengambil sejumlah poin penting terkait sinergitas sektor transportasi dan sektor energi untuk mewujudkan kualitas udara bersih, sebagai berikut:

1. Uji Emisi Kendaraan Bermotor

 

Uji emisi pada kendaraan berumur 3 tahun ke atas dilakukan untuk menilai tingkat polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan dan memastikan bahwa kendaraan tersebut mematuhi standard emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur lingkungan.

Tiyana Brotoadi (Ketua Sub Kelompok Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH DKI Jakarta) memaparkan perkembangan uji emisi yang dilakukan setelah sempat tertunda beberapa kali. dari sasaran 16.519.197 sepeda motor dan 4.111.231 mobil pribadi, sekitar 0,79% sepeda motor dan 29,8% mobil sudah melakukan uji emisi.

Jika ternyata belum melakukan uji emisi, akan dilakukan uji emisi di tempat dan direkomendasikan untuk melakukan servis kendaraan. Kendaraan yang sudah uji emisi akan membayar harga parkir standard sedangkan yang belum melakukan uji emisi atau yang tidak lulus akan membayar harga parkir lebih mahal.

Sistem uji emisi sudah terintegrasi dengan Dinas Kesehatan, Diskomnifo (Dinas Komunikasi dan Informatika), Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), kepolisian, pengelola parkir, pemilik kendaraan, bengkel, dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

 

2. Sanksi kepada Usaha Penyebab Sumber Emisi Tidak Bergerak

 

Pak Tiyana juga memaparkan tindakan yang diberikan kepada usaha penyebab sumber emisi tidak bergerak:

Pemberian sanksi administratif terhadap sumber usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran udara yaitu 7 usaha dan/atau kegiatan penyimpanan (stockpile) Batubara, dua usaha dan/atau kegiatan industry berbahan bakar Batubara, dan 2 usaha dan/atau kegiatan industry peleburan baja. Di antaranya ada yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pengoperasian.

 

3. Integrasi Transportasi Publik

 

Ferdinand Ginting, Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi salah satu pembicara pada Diskusi Publik, menggantikan Syafrin Liputo (Kadis Dishub DKI Jakarta) yang tiba-tiba berhalangan. Banyak hal menarik terkait penanganan transportasi di Jakarta.

Digambarkan sebagai piramida, prioritas pertama dan terbesar penanganan transportasi di Jakarta adalah pejalan kaki & pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan terakhir kendaraan pribadi (disinsentif).

Jak Lingko merupakan sistem terpadu yang mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan (Pergub DKI Nomor 68/2021). Jak Lingko merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi dalam rute, integrasi dalam manajemen, dan integrasi dalam pembayaran).

Integrasi layanan transportasi untuk publik ini melibatkan integrasi antara bus besar, bus medium, bus kecil di Transjakarta tetapi,  juga melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh kerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan wilayah Bodetabek (MRT, LRT, Transjakarta, KRL Commuter Line, KAI bandar udara, dan pembayaran jalan tol di wilayah Jabodetabek).

Tujuan dan manfaat integrasi Jak Lingko adalah:

• Peningkatan pengguna angkutan massal (angkutan massal sebegai primadona).
• Pengurangan kendaraan pribadi sehingga dapat mengurai kemacetan.
• Penghematan biaya perjalanan agar kesejahteraan Masyarakat meningkat.
• Berkurangnya emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi untuk peningkatan kualitas udara.

Ada 2 macam strategi yang dilakukan dalam mengembangkan transportasi publik, yaitu:

a. Pull strategy:

• Integrasi transportasi publik.
• Peningkatan layanan dan rute.
• Penyelenggaraan jalur khusus transportasi public yang streil.
• Intergrasi transportasi public dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan pesepeda (first/last mile).
• Pengembangan Kawasan TOD (Transit Oriented Development).

b. Push strategy:

• Penataan parkir (pengendalian parkir liar dan suplai parkir).
• Penetapan tarif parkir tinggi bagi kendaraan yang belum lulus uji emisi.
• Penertiban parkir liar dan pemanfaatan Gedung pasrkir existing.
• Gage yang akan diubah menjadi PL2SE/Electronic Road Pricing (ERP).
• Standard emisi kendaraan dan Low Emission Zone.
• Pajak kepemilikan kendaraan bermotor.

Adapun goals atau tujuan integrasi sesuai pasal 8 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 adalah:

Sebesar 60% perjalanan penduduk menggunakan sarana Kendaraan Bermotor Umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan 35 km/jam untuk trasnportasi jalan.

Aman, nyaman, dan terjangkau untuk Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan Transportasi Udara.

Selain hal-hal tersebut di atas, perkataan Pak Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI) mengenai pentingnya tempat parkir kendaraan pribadi di area atau sekitar stasiun/halte alat transportasi massal penting untuk dipertimbangkan.

Pak Tulus juga mengatakan, penting bagi para kepala daerah untuk memberi perhatian dan meninggalkan legacy berupa angkutan massal untuk daerahnya becermin pada negara-negara maju yang berhasil membuat warganya “loyal” pada moda transportasi massal.

4. Pemberlakuan Tilang Kendaraan yang Belum Lulus Uji Emisi.

 

Kompol Edi Supriyanto membuka penyampaiannya dengan menjelaskan bahwa emisi gas buang suatu kendaraan tergantung dari 4 komponen sebagai berikut: kualitas bahan bakar apakah sesuai standard atau tidak, usia kendaraan bermotor di atas 3 tahun harus melakukan uji emisi untuk menilai kelayakan berkendara di jalan raya, aspek perawatan, dan teknologi kendaraan yang bersangkutan.

Penilangan ada upaya terakhir, banyak hal yang masih perlu “ditengok” ke belakang seperti sosialisasi, apakah pemilik kendaraan memang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya perawatan kendaraan bermotor, peningkatan kepatuhan dengan uji emisi gratis bagi masyarakat.

Pak Edi mengatakan bahwa tilang jangan dijadikan beban. Hal ini ditanggapi oleh Pak Maulana Isnarto sebagai moderator dengan ungkapan: memang polisi sekarang humanis banget. Pak Edi lantas mengatakan bahwa perlu mencari strategi yang baik untuk  meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Agak berseberangan, Ahmad Safrudin yang akrab disapa Mas Puput mengatakan sebenarnya sudah terlalu lama urusan ini, sudah sekitar 25 tahun. “Sudah eneg mengawal isu ini,” ujarnya. Just do it karena sudah dirumuskan 104 langkah yang terdiri atas 5 aspek usulan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada pilihan lagi.

“Tilang saja! Memang harus dicambuk. Masyarakat bisa patuh, dengan catatan harus dicambuk!” tukas Mas Puput.

Pak Maulana juga menyuarakan hal yang sama dengan Mas Puput. Saya memakluminya sebab dalam sebuah berita di CNBCIndonesia.com disebutkan:

Penindakan berupa tilang terhadap kendaraan tak lolos uji emisi di DKI Jakarta sempat diberlakukan setelah sebelumnya dihilangkan. Namun hari ini (2 November 2023) tilang uji emisi kembali dihapus.

Mundur sedikit ke belakang, pada September 2023 sebanyak 66 unit kendaraan sudah ditilang karena tak lolos uji emisi. Dari 66 kendaraan ini, sebanyak 33 unit merupakan kendaraan roda dua dan 33 unit lainnya kendaraan roda empat.

5. Teladan dari Orang yang Berpengaruh (Influencer)

 

Sudah banyak dibicarakan, mantan aktor yang sekarang menjadi profesional sukses – Adrian Maulana ke kantor sehari-harinya menggunakan angkutan umum KRL. Menurut saya, Adrian merupakan contoh “influencer” (orang yang dapat mempengaruhi orang lain) yang memperlihatkan kesehariannya apa adanya.

Dalam diskusi publik ini, dua orang influencer media sosial – Nadhea Tanj dan Ray Surajaya menjadi contoh anak-anak muda yang dengan senang hati menggunakan angkutan massal – khususnya bagi followers mereka. Menurut hemat saya, memang penting untuk menyosialisasikan di internet semasif mungkin sebab pengaruh internet, khususnya media sosial bagi masyarakat sangatlah besar.

***

Senangnya jika kondisi transportasi massal di Makassar seperti di Jabodetabek. Saya ingat ketika ke Jakarta untuk suatu acara tahun lalu disamperin Mbak Lidya, teman blogger yang tinggal di Bekasi. Dari Bekasi ke Jakarta Selatan, Mbak Lidya naik kereta dengan harga karcis Rp.3.000, disambung naik ojek online yang biayanya sekitar Rp.13.000. Murah, ya?

Estimasi Jarak Bekasi – Jakarta kira-kira 30-40 km. Jarak segini dari Makassar ke kabupaten sebelah sulit dijangkau dengan harga belasan ribu sebagaimana pengalaman Mbak Lidya tanpa adanya Trans Mamminasata. Ongkos BRT di Makassar terhitung murah, hanya sekitar Rp.4.000 saja.

Namun demikian tak mudah juga karena rute dan keberadaan alat transportasi “transit” tidak selalu bersesuaian dengan semua orang. Juga masih butuh keberagaman moda transportasi massal dan jalur yang berbeda dengan lalu-lintas kota untuk kota yang jumlah penduduknya sangat besar ini.

Urusan transportasi masih menjadi masalah pelik di kota ini. Kepedulian pemerintah dengan adanya Bus Trans Makassar, semoga saja menjadi langkah awal untuk pemecahan masalah transportasi ke depannya.

Makassar, 19 November 2023

Referensi penulisan:

• Live Zoom di kanal YouTube KBR, bisa dilihat di: Rekaman Dialog Publik “Sinergitas Sektor Transportasi dan Sektor Energi untuk Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta, dan Kota Kota Besar di Indonesia”, https://www.youtube.com/watch?v=rBJzavUy_Xg, diakses 17 November 2023 pukul 23:12 WITA.
• Kota Makassar dalam Angka 2023, https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YjUxYmJkMjA4ZDE1Y2UyNjI2YTc1ZWZi&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjMvMDIvMjgvYjUxYmJkMjA4ZDE1Y2UyNjI2YTc1ZWZiL2tvdGEtbWFrYXNzYXItZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMy5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0xMS0xNyAxODozMjo1OA%3D%3D, diakses 17 November 2023 pukul 20:01 WITA
• https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/alfon/kota-metropolitan-di-indonesia?page=all, diakses 17 November 2023 pukul 20:13 WITA.
• http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/kawasan-metropolitan, diakses 17 November 2023 pukul 20:18 WITA.
• https://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Mamminasata, diakses 17 November 2023 pukul 21:00 WITA.
• https://temanbus.com/, diakses 17 November 2023 pukul 21:15 WITA.
• https://id.wikipedia.org/wiki/Jak_Lingko, diakses 17 November 2023 pukul 22:15 WITA.
• https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/pengertian-manfaat-dan-jenis-kendaraan-yang-lulus-uji-emisi, diakses 18 November 2023 pukul 15:05 WITA. 
• https://www.cnbcindonesia.com/news/20231102173350-8-485919/baru-berlaku-sehari-tilang-uji-emisi-ditiadakan-lagi, diakses 19 November 2023 pukul 21:59 WITA.
• https://news.detik.com/berita/d-6927183/tilang-uji-emisi-dihapus-bagaimana-nasib-mereka-yang-sudah-ditilang, diakses 19 November 2023 pukul 21:59 WITA.

Share :