Mengapa Makassar Harus Serius Berantas Hoax

Tanggal 1 Juni kemarin, saya menghadiri sebuah acara yang “bukan acara buka puasa biasa” bersama Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia) Makassar di Kafe Teras Wirano. Agendanya adalah Penyamaan Persepsi Materi Edukasi dan Bimtek Fact Checking. Acara ini makin menarik dengan kehadiran Plt (pelaksana tugas) Wali Kota Makassar – Daeng Ical (Dr. H. Syamsu Rizal MI, S.Sos, M.Si). Di sini wawasan saya menjadi lebih terbuka mengenai mengapa Makassar harus serius berantas hoax.

Negative Campaign is Real Here

Daeng Ical memaparkan kondisi kekinian kota tercinta. Membuka wawasan, mengapa aktivitas berantas hoax oleh “majelis ijtihad informasi” perlu dilakukan secara pro aktif. Mengutip yang dikatakan Daeng Ical, “Hoax, isu, gosip, fitnah sekarang menjadi hal yang wajar. Bahkan ada eufemisme politik – eufemisme berita. Orang-orang mulai menerima bahwa negative campaign itu wajar. Lama-kelamaan negative campaign boleh asalkan ada datanya. Ini mengkhawatirkan kalau nanti hoax boleh asal ada sumbernya, akhirnya jadi eufemisme politik yang bisa melanggar hak dan kewajiban,” papar Daeng Ical.

Makassar: Besar Tapi Mudah Rapuh

Daeng Ical kemudian menceritakan kepada kami mengenai statistik yang berhubungan dengan sosial – ekonomi di Makassar. Tahun ini pertumbuhan ekonomi 8,2%. Pendapatan per kapita Makassar – berdasarkan statistik yang sudah terverifikasi adalah sebesar Rp. 87 juta per tahun per orang. Di sisi lain, kesenjangan juga besar. Untuk Makassar, gini ratio yang menunjukkan kesenjangan ini 0,4.

Keadaan lain yang disebutkan Daeng Ical adalah mengenai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan uang yang berputar di Makassar. Pada tahun ini, APBD Makassar adalah sebesar 4,4 triliun rupiah. Sementara uang yang berputar tidak kurang dari 145 triliun rupiah.

Pada tahun lalu, APBD Makassar adalah 3,7 triliun rupiah dan jumlah uang yang beredar di Makassar adalah sebesar 120 triliun rupiah. Tahun 2016, APBD Kota Makassar adalah sebesar 2,7 triliun rupiah sementara uang yang berputar sebesar 86 triliun rupiah!

Ini artinya apa? Menurut Daeng Ical, ini berarti bahwa semakin lama semakin kurang peran pemerintah dalam men-drive kesejahteraan masyarakat. Lelaki yang dijuluki “the real sombere man” oleh Pak Bastian yang menjadi moderator saat itu tak segan mengatakan kepada para Aparat Sipil Negara di lingkupnya supaya berhenti berpikir bahwa pemerintahlah yang berperan besar menyejahterakan masyarakat karena sesungguhnya keadaannya tidak seperti itu. Pemerintah menjadi “sekadar regulator” supaya semua orang berada dalam koridor yang sama. Pada saat-saat tertentu, pemerintah “hanya” menjadi fasilitator atau motivator, atau justru “hanya” menjadi provokator. Seperti itulah pergeseran peran pemerintah sekarang. Mau tidak mau masyarakat harus mengambil peran aktif. “Jangan ragu. Ini tahapan untuk mengambil peran,” kata Daeng Ical.

Sementara itu, pada kenyataannya tidak semua orang di kota ini yang pendapatannya bisa mencapai 87 juta per tahun meskipun well educated, sekelas doktor atau profesor. Struktur demografi ekonomi di Makassar masih menunjukkan jauh lebih banyak yang tingkat menengah ke bawah yang pendapatannya di bawah rata-rata namun fakta secara empirik menunjukkan angka yang fantastis (87 juta rupiah per kapita per tahun).

Di samping itu, di Makassar, penduduknya menganut agama yang beragam. “Lengkap” kalau kata Daeng Ical – agama-agama besar yang diakui negara termasuk aliran kepercayaan seperti Children of God ada di Makassar. Selain itu, beragam suku ada di Makassar. Selain 4 suku besar di Sulawesi Selatan – Barat, ada pula banyak suku lain. “Semua variabel untuk kita ricuh, ribut, konflik itu ada di Makassar selain kesenjangan ekonomi yang besar. Jadi Makassar ini adalah salah satu kota yang sangat rawan karena gini ratio pun membenarkan itu – nol koma empat,” tutur Daeng Ical lagi.

“Jadi, kita semua yang memiliki wawasan yang cukup, mau tidak mau harus mengambil peran – harus pro aktif. Di sinilah peran pentingnya Mafindo. Penting untuk memastikan apa yang beredar di masyarakat itu tidak melulu arahnya negatif,” pungkas Daeng Ical.

Lebih lanjut, Daeng Ical mengatakan bahwa sekarang ini orang-orang terbiasa banyak terpapar hal-hal negatif di media, termasuk di media sosial. Banyak yang lebih suka melihat yang negatif – yang anti mainstream. Semua hal ini sangat mencemaskan dalam konteks pemerintahan. Karena boleh dibilang hampir semua faktor yang berpotensi membuat kita “menyesal” ada di Makassar. Oleh sebab itu kita butuh relawan yang mengerti betul postur demografi di Makassar supaya tidak terjadi keributan di daerah kita.

Mari Peduli dan Optimis

“Kalau kita tidak sadar dengan kondisi ini berarti kita tidak tergerak untuk mengambil peran dan tanggung jawab. Alhamdulillah Mafindo ada untuk mengambil peran. Nantinya kita tidak akan sembarang menyebarluaskan. Tidak usah jauh-jauh membicarakan kriminalitas atau undang-undang ITE. Kondisi sosial kemasyarakatan kita sekarang jelas-jelas meminta kita semua untuk mengambil peran,” sekali lagi Daeng Ical menjelaskan mengenai pentingnya mengambil peran dalam kondisi kekinian kota Makassar.

Di pemerintahan, semua SKPD diwajibkan mempnyai PPID (Petugas Pengelola Informasi Daerah) – sesuai dengan UU Penyiaran nomor 32. Diharapkan nantinya informasi-informasi tidak nyangkut di pemerintahan kalau informasi itu dibutuhkan publik. Wartawan dan siapa saja yang memiliki keinginan untuk mengakses informasi publik yang ada di pemerintahan daerah Makassar kini lebih mudah mendapatkannya. Masyarakat bisa meminta langsung kepada petugas PPID.

Hal lain yang dilakukan pemerintah adalah mengativasi auditor sosial. Ada 1700-an auditor sosial di Makassar. Mereka terakreditasi dan berasal dari NGO, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang dalam berbagai event  dan program pemerintah banyak berpartisipasi. Bentuk komunikasinya dua arah, ada yang dari masyarakat disampaikan ke pemerintah, ada yang dari pemerintah didistribusikan kepada masyarakat.

Auditor sosial ini punya kemampuan untuk mendistribusi informasi dari kedua sisi (dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah). Auditor sosial juga memiliki kemampuan untuk mengolah informasi. Diharapkan lama-kelamaan, dengan keberadaan auditor sosial, makin lama makin banyak masyarakat yang sadar. Begitu pun dengan keberadaan Mafindo, ke depannya masyarakat diharapkan lebih proporsional menerima informasi, dengan memilah mana yang negatif dan mana yang positif dan apa yang dilakukan terhadap informasi yang negatif dan positif.

Makassar, 8 Juni 2018

Bersambung

Mafindo 

(Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia)

https://www.mafindo.or.id/
https://turnbackhoax.id/

Telpon : +62-895-333-930063

Fax : +62-21-5602810

Email : i n f o @ m a f i n d o . or.id

Twitter : MafindoID

Facebook : https://www.facebook.com/MafindoID/ 

Untuk area Makassar, bisa bergabung di grup FB: Makassar Lawan Hoax.
Seluruh Indonesia, bisa bergabung di grup Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax.

Catatan:
Ada beberapa informasi yang sudah diklarifikasi oleh tim Mafindo. Bisa dilihat di website
https://turnbackhoax.id/ atau di grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax dan grup Makassar Lawan Hoax.

Share :